Otoritas Jasa Keuangan ( TULISAN )
Jumat, 06 Juni 2014 by Novia arsita in

OJK Wakili Indonesia Menjadi OECD/INFE Advisory Board


Otoritas Jasa Keuangan, 6 Juni 2014: Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mewakili Indonesia menghadiri International Network on Financial Education OECD/INFE Advisory Board Meeting dan OECD/INFE Technical Meeting pada 2021 Mei 2014 di Istanbul, Turki. OECD/INFE yang dibentuk empat tahun silam, adalah forum lembaga pemerintah dari berbagai negara yang memiliki kepedulian di bidang edukasi keuangan.

Untuk memberikan panduan program kerja OECD/INFE, dibentuk juga OECD/INFE Advisory Board. Hingga kini terdapat 15 negara yang termasuk dalam OECD/INFE Advisory Board, 90 institusi dari 68 negara termasuk dalam OECD/INFE full membership, dan 144 institusi dari 76 negara termasuk dalam OECD/INFE regular member. Saat ini, OJK telah menjadi full member.
Pertemuan OECD/INFE Advisory Board ini adalah yang kali pertama diikuti oleh OJK menggantikan perwakilan Indonesia yang sebelumnya dijabat oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam kesempatan ini, disajikan key directions bagi Komite Teknis INFE 2015-2016 yang terbagi menjadi beberapa sub-grup sebagai berikut:
1. National strategy for financial education2. Financial education for financial inclusion3. Financial education for long-term saving and investment4. Core competencies on financial literacy5. Measurement of financial literacy and inclusion6. Evaluation of the Efficiency of Financial Education Programmes7. Empowering Women through Financial Awareness and Education
Selain itu, disepakati untuk menyusun Core Competencies di bidang literasi keuangan untuk pemuda (usia 1518 tahun), serta pelaksanaan survei literasi keuangan secara bersama-sama dengan menggunakan OECD/INFE toolkit. Survei direncanakan dilaksanakan pada awal 2015. Dalam rangka implementasi National Strategies for Financial Education di beberapa negara, peserta pertemuan merasa perlu menyusun policy handbook dalam rangka pelaksanaan strategi nasional literasi keuangan, dan menyusun guidelines bagi sektor privat dalam melaksanakan edukasi keuangan.

Guidelines bagi sektor privat menjadi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan edukasi oleh sektor privat telah dikoordinasikan, dimonitor, dan dievaluasi. Pun mencegah terjadinya duplikasi kegiatan. Keterlibatan sektor privat, khususnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), telah termuat dalam POJK No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa PUJK wajib menyelenggarakan edukasi keuangan dan melaporkannya kepada OJK.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas perlunya meningkatkan financial empowerment (mencakup program perlindungan konsumen keuangan, inklusi keuangan, dan literasi keuangan) bagi vulnerable groups dan program pemberdayaan bagi TKI serta keluarganya. Dengan segala keterbatasannya, program peningkatan financial empowerment bagi vulnerable groups memerlukan usaha tambahan dan kebijakan yang terintegrasi antara pelaksaan edukasi keuangan, pembukaan akses keuangan, dan program perlindungan konsumen keuangan. Termasuk di dalamnya adalah program pemberdayaan bagi TKI dan keluarganya.

Penelitian World Bank pada 2010 menunjukkan TKI dan keluarganya memiliki keterbatasan pengetahuan, keterbatasan akses keuangan, dan keterbatasan dalam merencanakan dan mengelola keuangan. Pembahasan terakhir adalah perlunya melakukan Financial Education for Long-term Savings and Investments (LTSI). Pembahasan tentang LTSI menjadi fokus OECD/INFE karena 'dunia' yang semakin menua dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan penduduknya dalam menghadapi hari tua. Pembahasan OECD/INFE dapat dilihat di http://www.oecd.org/finance/financial-education/.
 
SUMBER : http://www.ojk.go.id/ojk-wakili-indonesia-menjadi-oecd-infe-advisory-board 
 
KESIMPULANNYA : OJK mewakili indonesia OECD/INFE, pertemuan OECD/INFE Advisory Board ini adalah yang kali pertama diikuti oleh OJK dalam perwakilan indonesia. Dalam kesempatan ini, disajikan key directions bagi komite taknis INFE 2015-2016. Dalam pertemuan tersebut ikut dibahas juga masalah-masalah diantaranya meningkatkan financial empowerment dan program pemberdayaan TKI serta keluarganya. Penelitian world bank pada 2010 menunjukkan TKI serta keluarganya memiliki keterbatasan pengetahuan,  keterbatasan akses keuangan dan keterbatasan dalam merencanakan dan mengelola keuangan. Pembahasan OECD/INFE menitik beratkan pemecahan masalah termasuk di dalamnya pemberdayaan TKI dan keluarganya, serta yang terakhir adalah perlunya melakukan Financial Education for long-term Saving and investment.

Sistem kliring dan pemindahan dana elektronik di indonesia
Jumat, 09 Mei 2014 by Novia arsita in



          1.      Prinsip kliring
Kliring (dari Bahasa Inggris “clearing”) sebagai suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan asset transaksi. Klorong melibatkan manajemen dari paska perdagangan pra penyelesaian, ekposur kredit guan memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan pasar walaupun pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatannya. Proses kliring adalah termasuk pelaporan pemantauan marjin risiko netting transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan, perpajakan dan penanganan kegagalan.
Sistem kliring yang dilaksanakan BI saat ini sudah dapat berlangsung secara nasional melalui Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI). Maksudnya, proses kliring baik kliring debet maupun kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Selain itu ada tiga sistem kliring lain yang lazim dikenal, yakni Sistem manual, Sistem Semi Otomasi, dan Sistem Otomasi. Kliring manual adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring. Perhitungan kliring didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.
Sedangkan sistem semi otomasi adalah kliring lokal yang perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer. Namun pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta kliring. Sementara sistem kliring lokal yang dalam perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan secara otomatis dengan bantuan komputer.
 Mekanisme proses kliring elektronik
Mempersiapkan warkat dan dokumen kliring meliputi pemisahan warkat menurut jenis transaksinya (warkat debet atau warkat kredit), pembubuhan stempel kliring dan pencantuman informasi MICR code line baik pada warkat maupun pada dokumen kliring.
Bank pengirim merekam data warkat kliring ke dalam sistem TPK dengan menggunakan mesin reader encoder atau meng-input data warkat untuk menghasilkan DKE.
Mengelompokkan warkat dalam batch kemudian menyusunnya dalam bundel warkat yang terdiri dari: BPWD/BPWK; Lembar Substitusi; Kartu Batch Warkat Debet/Kredit ; Warkat Debet/Kredit.
Mengirimkan batch DKE secara elektronik melalui JKD ke SPKE di penyelenggara. Fisik warkat dari DKE selanjutnya dikirim ke penyelenggara untuk dipilah berdasarkan bank tertuju secara otomasi dengan menggunakan mesin baca pilah berteknologi image.
 Peserta dapat melihat status DKE di TPK masingmasing, apakah pengiriman tersebut sukses atau gagal. SPKE akan memproses DKE yang diterima secara otomatis setelah batas waktu transmit DKE berakhir.
Selanjutnya SPKE akan mem-broadcast informasi hasil kliring kepada seluruh TPK sehingga peserta dapat secara on-line melihat posisi hasil kliring melalui TPK.
Hasil perhitungan DKE tersebut (Bilyet Saldo Kliring) selanjutnya dibukukan ke rekening giro masing-masing bank di sistem Bank Indonesia.
2.      INFORMASI PADA CEK DAN STRUKTUR KODE MIRC
 Di dalam chek code ini terdapat berbagai informasi yyang berkaitan dengan transaksi nasabah. Mulai dari Paye, Draw e, Draw bank, Drawer Account, Chek number, Amoun, Currency , Payee Bank Number, Payee account, Dat, Autorized signature of makers.
Penyelenggaraan kliring di Jakarta pada awalnya dilaksanakan secara manual. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional khususnya di Jakarta dimana pada akhir tahun 1989 volume warkat telah mencapai 82.052 lembar warkat perhari dengan jumlah bank peserta mencapai 613 bank. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual dirasakan tidak efektif dan efisien lagi dan suasana pertemuan kliring yang hiruk pikuk sering kali diibaratkan dengan suasana “pasar burung”.
Melihat kondisi tersebut, Direksi Bank Indonesia dengan SKBI No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988, kemudian menetapkan untuk mengubah sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring. Meskipun demikian baru pada tanggal 4 Juni 1990 sistem otomasi  dapat diimplementasikan untuk memproses kliring penyerahan. Sementara untuk proses kliring pengembalian tetap dilakukan secara manual, sampai kemudian pada tahun 1994 diganti dengan sistem semi otomasi yang kemudian dikenal dengan sebutan SOKL .
Pada tahun 1996 rata-rata volume warkat kliring Jakarta mencapai 216.911 lembar per hari, dengan pertumbuhahan rata-rata dalam tiga tahun sekitar 6%. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya tekanan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta maupun di Bank Indonesia karena keterbatasan kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat kliring. Pada gilirannya hambatan-hambatan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam settlement dan penyediaan informasi hasil kliring. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan merugikan lembaga lain yang terkait serta menimbulkan efek negatif berantai (systemic risk)
Sehubungan dengan itu, sesuai acuan pokok pengembangan sistem pembayaran nasional (Blue Print Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia;1995) yang antara lain memuat visi, kerangka kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan sistem pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka pada tahun 1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan teknologi image mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang sistem pembayaran dimana untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan Sistem Kliring Elektronik (SKE) oleh Gubernur Bank Indonesia, DR. Syahril Sabirin. Penerapan SKE tersebut dilakukan pada Penyelenggaraan Klring Lokal Jakarta dimana pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta masih terbatas 7 bank peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, Deutsche Bank, Standard Chartered, Citibank) dan 2 peserta intern dari Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrin dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan kantor-kantor bank dalam Kliring Elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantorkantor bank yang belum menjadi anggota Kliring Elektronik, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem kliring otomasi. Implementasi Kliring Elektronik secara menyeluruh kepada seluruh peserta kliring di Jakarta baru dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2001.
·         Warkat
Warkat merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui kliring. Jenis warkat yang dapat diperhitungkan dalam kliring adalah :
1.    Cek;
2.    Bilyet Giro;
3.    Wesel Bank Untuk Transfer;
4.    Surat Bukti Penerimaan Transfer;
5.    Nota Debet; dan
6.    Nota Kredit.
·         Dokumen Kliring
Dokumen kliring merupakan dokumen kontrol dan berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring yang terdiri dari :
1.      Bukti Penyerahan Warkat Debet – Kliring Penyerahan (BPWD).
2.      Bukti Penyerahan Warkat Kredit – Kliring Penyerahan (BPWK).
3.      Kartu Batch Warkat Debet.
4.      Kartu Batch warkat Kredit.
5.      Lembar Subsitusi.
3.      SISTEM KLIRING ELEKTRONIK DI INDONESIA
Setiap warkat dan dokumen kliring yang digunakan wajib memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain meliputi kualitas kertas, ukuran, dan rancang bangun. Setiap pembuatan dan pencetakan warkat dan dokumen kliring untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh peserta wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia Dalam Kliring Elektronik, agar data pada warkat dan dokumen kliring dapat dibaca oleh mesin baca pilah yang ada di Penyelenggara maka warkat dan dokumen kliring tersebut wajib dicantumkan Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code line. MICR adalah tinta magnetic khusus yang dicantumkan pada clear band yang merupakan informasi dalam bentuk angka dan symbol.
·         Penyelenggara Kliring
Siklus Kliring Nominal Besar, terdiri dari :
1.      Kliring Penyerahan Nominal Besar.
2.      Kliring Pengembalian Nominal Besar Kedua kegiatan kliring tersebut dilakukan pada hari yang sama.
·         Siklus Kliring Ritel, terdiri dari :
o   Kliring Penyerahan Ritel.
o   Kliring Pengembalian Ritel Kedua kegiatan kliring tersebut dilakukan pada tanggal yang berbeda yaitu kegiatan kliring pada huruf b dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah kegiatan kliring pada huruf a dilaksanakan.
4.      BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)
Untuk mendukung efektifitas implementasi kebijakan moneter dan untuk mempercepat pemulihan industri perbankan, kebijakan system pembayaran akan diarahkan untuk mempercepat pengembangan dan implementasi suatu system pembayaran yang efisien, akurat, aman, dan konsisten melalui peningkatan kualitas layanan. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui implemnetasi Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS) yang sudah dimulai sejak 17 November tahun 2000 di  Jakarta. Tujuan RTGS:
1.      Memberikan pelayanan sistem transfer dana antar peserta, antar nasabah peserta dan pihak lainnya secara cepat, aman, dan efisien.
2.      Memberikan kepastian pembayaran.
3.      Memperlancar aliran pembayaran (payment flows).
4.      Mengurangi resiko settlement baik bagi peserta maupun nasabah peserta (systemic risk).
5.      Meningkatkan efektifitas pengelolaan dana (management fund) bagi peserta melalui sentralisasi rekening giro.
6.      Memberikan informasi yang mendukung kebijakan moneter dan early warning system bagi pengawasan bank.
7.      Meningkatkan efisiensi pasar uang.

Sumber: http://wahyudirm.wordpress.com/2013/06/28/8-sistem-kliring-dan-pemindahan-dana-elektronik-di-indonesia

flowchart dari ukm
Kamis, 31 Oktober 2013 by Novia arsita in

Tulisan.mewawancarai Usaha Kecil Menengah.
by Novia arsita in


USAHA KECIL DAN MENENGAH

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”
Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.


Usaha Kecil Menengah.
                CV. Arsita Jaya
Pemilik                                                                 : Bapak M.Syafi'i
Kegiatan Usaha                                                 : Supplier
Kelembagaan                                                    : Perdagangan Barang dan Jasa
Bidang Usaha                                                     : Perlengkapan Rumah Tangga, Furniture, Jasa
Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama        : Pengepakan dan Pengiriman Barang
Nilai modal dan kekayaan bersih                               : Rp. 1.500.000


Sekilas tentang CV. Arsita Jaya

CV. Arsita Jaya bekerja di bidang furniture, perlengkapan rumah tangga dan jasa. CV. Arsita Jaya sendiri berdiri pada tahun 1993.
Awalnya di perusahaan tersebut hanya terdapat beberapa pegawai saja, kira-kira 2 orang pegawai.
Awalnya, untuk memulai usaha ini pastinya tidak mudah dan membutuhkan modal yang lumayan banyak.
Jatuh bangun pun sudah pernah di rasakannya. Namun, akibat kegigihan serta kesabarannya usaha ini pun semakin menjanjikan dan menghasilkan.
Pegawai yang tadinya hanya beberapa sekarang, hingga tahun 2013 kurang lebih mencapai 15 orang pegawai.


Dalam membangun usaha apapun, pastinya pemilik memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi perusahaan tersebut adalah :

Visi         :

1.            Menjadi supplier furniture yang baik.
2.            Membuat pelanggan puas atas kualitas yang telah di produksi.
3.            Selalu ingin membuat konsumen merasa puas dengan cara kerja kami

Misi        :

1.            Menjadi Produsen dan suplier terbaik, bahkan bisa mendominasi hingga ke mancanegara.


Strategi
Dalam segala hal juga di perlukan strategi agar semuanya berjalan sesuai rencana dan harapan kita. Adapun strategi yang digunakan dalam perusahaan ini adalah :
1.            Pembuatan serta pelayanan yang baik kepada konsumen.
2.            Inovasi yang lebih, dalam menciptakan produk-produk yang di hasilkan.
3.            Harga yang dapat terjangkau dari kalangan menengah sampai kalangan atas.
4.            Memberikan kepuasan terhadap konsumen atas hasil yang kita produksi.
5.            Membuat pegawai nyaman, senang, dan ulet dalam memajukan perusahaan.


Manajemen Usaha

Dimuali dari modal 1,5 juta pemilik CV. Arsita Jaya telah memanajemen modal itu dengan sebaik mungkin.

Rincian dari modal awal pembukaan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

1.            Pembuatan perusahaan                   : Rp 10.000.000,00
2.            Pembelian alat-alat                         : Rp  3.000.000,00
3.            Bahan Baku Produksi                    : Rp  5.000.000,00                                            
Jumlah                                                          : Rp 18.000.000,00

Total pembelanjaan perbulan (tergantung order)             : Rp 30 - 45 juta.
Total pendapatan perbulan (tergantung order)                : Rp 80 - 100 juta.


PENUTUP

Kesimpulan

               Dari wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa wirausaha tidak harus memerlukan modal yang banyak.
                Dari usaha kecilpun apabila seseorang tersebut mempunyai jiwa telaten dan sabar maka akan menjadi bisnis yang baik.
                Sedikit demi sedikit beliau telah menjelaskan cara pembuatan hasil produksi tersebut. Usaha akan terus maju apabila di dalamnya ada kesabaran dan kejujuran yang selalu ditanamkan oleh pengelola perusahaan tersebut .Sehingga dengan mudah perusahaan tersebut akan diterima oleh konsumer.


Saran
-              Segala sesuatunya harus di persiapkan dan di perhitungkan dengan sekasama selain semangat.
-             Telaten dalam mengelola usahanya, dan ramah terhadap pegawai serta konsumen.
-              Pantang menyerah dan apabila terjatuh siap untuk bangkit kembali.
-              Selalu semangat apapun hasil yang didapat.

Rangkuman Sistem Informasi Akuntansi
Minggu, 27 Oktober 2013 by Novia arsita in

                                                BAB 1
                Mengenal system informasi akutansi
System informasi manajemen – SIM ( menejemen informasi system MIS ) adalah suatu system yg menangkap data tentang 1
Organisasi , menyinpam dan memelihara data , serta menyediakan
Informasi yg berguna bagi menejemen .
SIM dapat dipandang sebagai sesuatu kumpulan subsistem yang menyediakan informasibuntuk fungsi – fungsi seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, Serta akuntansi dan keuangan. Seperti yg akan dijelaskan pada bagian berikut, sistem informasi  akuntansi – SIA (accounting informasi system – AIS) dapat dipandang sebagai bagian dari SIM organisasi.
                   Proses bisnis organisasi dan SIM sangat berhubungan erat. SIM menagkap data tentang proses bisnis organisasi. Contoh, alat pemindai (scanner) yang ada pada toko grosir meningkatkan efesiensi pengumpulan data untuk SIM.

Lingkung Sistem Informasi Akuntansukti
                   Sistem informasi akuntansi itu adalah suatu subsistem dari SIM yg menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain yg diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi.
Contoh, jumlah jam kerja karyawan bsa penting untuk penjadwalan produksi maupun akuntansi pengajian.
Tingkat upah dan jumlah potongan bisa penting untuk personal dan jumlah akuntansi.
Banyak perusahan kini berusaha untuk mengonversi sistem informasi mereka yg terpencar menjadi sistem perencanaan sumber daya perusahan.
ERP adalah suatu sistem manajeman bisnis yg mengintegrasikan semua aspek proses bisnis peusahan, termasuk subsistem – subsistem di butir.



Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi
                  
            1. Membuat Laporan Eksternal
Laporan jenis ini mengikuti suatu struktur yang di tetapkan oleh organisasi – organisasi seperti financial accounting standards board-fasb (dewan standar akutansi keuangan as). Oleh karena bentuk dan isi yang di tetapkan untuk laporan – laporan ini secara relatif tetap dan sama untuk banyak organisasi, para pemasok peranti lunak (software) dapat menyediakan peranti lunak akutansi yang mengotomatiskan sebagian besar proses pelaporan , hasilnya lapran – laporan eksternal dapat di hasilkan dengan jauh lebih cepat dan lebih mudah di bandingkan dengan di masa lalu.
             2. Mendukung aktivitas rutin
Para manajer memerlukan suatu sistem informasi akutansi untuk menangani aktivitas operasi rutin sepanjang siklus operasi perusahaan ituh.
Seperti scanner untuk memindai kode produk , meningkatkan efisien dari proses bisnis .
              3. Mendukung pengambilan keputusan
misalnya mengetahui produk-produk yg pengjualannya bagus dan pelanggan mana yg pling bnyk melakukan pembelian.
Informasi ini sangat penting untuk merencanakan produk baru,memtuskan produk-produk yg ada dipersedian dan memasarkan produk kepada pelanggan .
              4. Perencanaan dan pengendalian
Para perencanaan dapat menggunaakan data minim ( pengalihan data dengan menggunakan peranti lunak untuk mencari penyimpanan untuk pencarian yg besar dari data historis ) untuk mengungkapkan jangka panjang dan pola hubungan data .
              5.menerapkan pengendalian internal
Pengendalian internal ( Internal control ) mencangkup kebijakan kebijakan , prosedur-prosedur , dan sistem informasi yg digunakan
Untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian / korupsi , dan untuk memelihara keakuratan dat keuangan .



Contoh , 1 . sistem informasi dapat menggunakan sandi ( Password untuk mencegah individu lain memiliki akses keformat data entri dan laporan yg tidak diperlukan untuk menjalankan pekerjaan mereka .

                   Aplikasi dan peranti lunak akutansi
Aplikasi adalah program komputer yg digunakan untuk memenuhi keperluan keperluan tertentu .
Peranti lunak pengelolahan kata dan lembar kerja elektronik adalah contoh aplikasi . aplikasi aplikasi akutansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk kelima pengguna yg disebutkan dibagian sebelumnya .
1 . Pencatatan kejadian , seringkali menggunakan formulir dilayar monitor ;
2. Pengertian informasi tentang pemasok , pelanggan , karyawan , dan produk ,
3 . pencetakan dokumen seperti pesan pembelian dan faktur ;
4 . pencetakan laporan , seperti laporan keuangan dan analisi penjualan ;
5 . pelaksanaan permitaan infomasi khusus untuk suatu maksud

                   Peran akutansi dalam hubungan dengan SIA
1 . akuansi sebagai pengguna
2 . akutansi sebagai menejer
3 . akuntan sebagai konsultan
4 . akuntan eveluator
5 . akuntan sebagai penyedia jasa akutansi dan perpajakan






BAB 2

Proses bisnis dan data SIA
·       Siklus pemerolehan atau pembelian mengacu pada proses pembelia barang dan jasa
·       Siklus konversi mengacu pada proses mengubah sumberdaya yang di peroleh menjadi barang- barang dan jasa
·       Siklus pendapattan mengacu pada proses menyediakan barang dan jasa untuk para pelanggan
Siklus pendapatan
1.    merespon permintaan informasi dari pelanggan
2.    membuat perjanjian dengan para pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa di masa mendatang
3.    menyediakan jasa atau mengirim barang ke pelanggan
4.    menagih pelanggan
5.    melakkuan penagihan uang
6.    menyetorkan uang kas ke bank
7.    menyusun laporan
Siklus pemerolehan
1.    mendiskusikan dengan para pemasok
2.    memproses permintaan
3.    membuat perjanjian dengan pemasok untuk membeli barang atau jasa di masa mendatang
4.    menerima barang atau jasa dari pemasok
5.    mengakui kleaim atas barang dan jasa yang di terima
6.    memilih faktur – faktur yang akan di bayar
7.    menulis cek

Jenis – jenis file dan data
1.    file induk
·       file induk menyimpan data yang relatif permanen mengenai agen – agen eksternal, agen –agen internal atau barang dan jasa .



·       file induk tidak menyediakan perincian mengenai transaksi – transaksi individual,.
·       Data yang di simpan dapat memilik karekterristik sebagai data acuan maupun ringkasan.
·       Barang atau jasa barang di buat atau di jual selama ke jadian dalam siklus pemerolehan dan mendaoatkan organisasi.
·       Agen internal adalah orang-orang atau unit organisasi yang bertagung jawab atas berbagai kejadian di dalam suatu proses bisnis .

2.    file transaksi
·       file transaksi menyimpan data tentang kejadian contoh-contoh kejadi dari siklus pendaptan ELERBE meliputi :
-         pesanan
-         pengiriman
-         penagihan kas

·       file transaksi biasanya mencangkup filed untuk tanggal transaksi.
·       File transaksi biasanya mencangkup informasi kuatintas harga

Hubungan Antar File Transaksi dan File Induk
1.    file pesanan meberikan tanggal bawa pesanan nomer 0100011 di teri oleh ELERBE. Itu juga menunjukan adanya pelanggan nomer 3451.
2.    untuk mempelajari bagaimana pelanggan membuat pesanan
3.    untuk mengetaui barang apa yang di pesan
4.    untuk memperoleh para penulis judul, dan harga buku yang di pesan



Kejadian dan Aktivitas
    Bagian ini memperkenalkan  tiga jenis aktivitas yang akan membantu anda memahami SIA : pencatatan kejadian, pembaruan,dan pemeliharaan file

Pencatatan
    Pencatatan mengacu pada penyiapan dokumen sumber dan penyimpanan data kejadian dalam file transaksi.

Pembaruan
    Pembaruan mengacu pada tindakan mengubah data ikhtisar di suatu induk untuk mencerminkan pengaruh dari kejadian.

Pemeliharaan file
   Aktivitas pemeliharaan file menangkap dan mengorganisasi data acuan tentang file induk. Aktivitas ini mencangkup menambahkan recod induk mengubah data acuan di dalam record induk, dan menghapus rocord induk.














BAB 3

DIAGRAM AKTIFITAS UML
          Ada beberapa tehnik untuk mendokumentasikan dokumen bisnis. (UML) atau suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan , memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobsen.

Diagram aktifitas UML dan peta mempunyai beberapa karakteristik umum yang membuatnya bermanfaat :
·       peta maupun diagram aktifitas menyediakan reprentasi informasi grafis lebih mudah di pahami di bandingkan dengan uraian naratis.
·       Diagram aktifitas mengunakan lambang standar untuk menunjukan berbagai unsur dari suatu proses bisnis (misalnya kejadian,agen,dokumen dan file).
·       Peta dan diagram aktifitas di buat oleh ahli nya tetapi dapat di baca oleh para pemakai dengan sedikit pelatihan.
·       Dapat menyediakan gambaran tingkat tinggi,seperti halnya juga yang tingkat rendah.

Overview  Activity Diagram dan Diagram Detailed Ativity

Mengorganisasi diagram aktivitas menjadi dua jenis :

·       Overview digram menyajikan suatu pandangan tingkat tinggi dari proses bisnis dengan mendokumentasikan kejadian kejadian penting,urutan kejadian kejadian ini,dan aliran informasi antara kejadian.



·       Detailed diagram sama dengan peta dari sebuah kota.diagram ini menyediakan suatu penyajian yang lebih detail dari aktfivitas yang berbhubungan dengan suatu atau dua kejadian yang di tunjukan pada overview diagram.

MEMAHAMI OVERVIEW ACTIVITY DIAGRAM

Kejadian satu      : menerima pesanan.
Kejadian dua        : menyiapkan makanan.
Kejadian tiga       : menyajikan makanan.
Kejadian empat   : mencatat penjualan.
Kejadian lima      : menutup register.
Kejadian enam    : rekonsiliasi.

MEMBUAT OVERVIEW ACTIVITY DIAGRAM

Bagian ini memberikan pertunjuk terperinci dalam membuat overview activity diagram.

Langkah Pendahuluan :
Langkah  1 : Membaca urauian narasi dan mengindentinfikasi kejadian penting.Gunakan pendpman di bab 2 mengindentifikasi kejadian.
Langkah 2 : Membubuhi keterangan pada narasi agar lebih jelas menunjukan batasan kejadian dan nama-nama kejadian.
Langkah-langkah untuk Membuat Diagram Activitas:
Langkah 3 : Menunjukan agen yang terlibat di dalam proses bisnis dengan mengunakan swimlanes.
Langkah  4 : Membuat diagram untuk masing masing kejadian.
Langkah  5 : Mengambarkan dokumen yang di buat dan di gunakan di dalam proses bisnis.


MEMAHAMI DETAILED ACTIVITY DIAGRAM

Overview diagram yang di bahas sebelumnya bermamfaat dalam memahami kejadian-kejadian penting pada suatu proses bisnis,tangung jawab atas kejadian ini,dan perpindahan informasi antar kejadian

Detailed activity diagram menunjukan informasi mengenai aktifivitas dalam suatu kejadian spesifik.

Bab 2 telah mengindentikasi beberapa aktivis umum,yaitu :
·       Memeriksa informasi (misalnya,ketersedian  persedian , apakah pelanggan melampaui batas kredit,dan lain lain dalam file komputer.
·       Membandingkan dokumen (misalnya, slip pengambiln dan slip pengepakan).
·       Membuat data acuan tentang entitas (misalnya, memperbarui informasi pelanggan atau persedian).
·       Menyusun laporan atau mencetak dokumen.

Bahwa para akuntan memahami suau proses bisnis,konteks di mana sistem informasi dibuat dan di gunakan ,bebagai derajat dan perincian akan di butuhkan, tergantung pada pengguanaanya, dua tingkat diagram aktivitas di kembangkan, yaitu oeverview diagram dan detailed diagram.




BAB 4

MENGIDENTIFIKASI RISIKO DAN PENGENDALIAN DALAM PROSES BISNIS


Pengendalian Internal Dan Peran Akuntan

Pengendalian internal (internal control) adalah suatu proses,yg dipengaruhi oleh dewan dereksi entitas,manajemen,dan personel dan lain nya,yang di rancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran.

Pemahaman yang baik mengenai pengendalian internal penting bagi akutansi.

·       Tanggung jawab manager atas pengendalian internal mengharuskan manager untuk membuat sebuah pertanyaan yang menjelaskan dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan.
·       Pengguna juga harus memahami pengendalian internal perusahaan sehingga dapat diterapkan denga tepat.
·       Akuntan juga memiliki peran penting sebagai perancang prosedur pengendalian internal yang mendorong ketaatan terhadap peraturan dan sasaran perusaan.
·       Auditor internal dan auditor eksternal harus memahami sistem pengendalian internal,auditor internal memainkan dan mengembakan laporan manajemen , auditor eksternal memahami pengendalian internet secara tepat.





Sasaran Pengendalian Internal

Pengndalian internal mencakup sasaran laporan COSO mengidentifikasi 5 komponen pengendalian internal , diantaranya :

1 . Lingkungan pengendalian yaitu Faktor-faktor ini meliputi intergritas,nila nilai etika serta filosofi dan gaya opersai manajemen.

2 . Penentuan risiko yaitu identiikasi dan analisis risiko yang mengganggu pencapaian sasaran pengendalian internal

3.    Aktifitas pengendalian yaitu kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko.
a.     Penelahaan kinerja merupakan aktifitas aktifitas yang mencakup anilisi kinerja
b.     Pemisahan tugas mencakup pembenahan tanggung jawab untuk otorisasi transaksi.
c.     Pengendalian apliksai misalnya entri pesanan dan utang usaha.
d.     Pengendalian umum adalah pengendalian umum  yang berkaitan dengan banyak aplikasi.

4.    Informasi dan kominukasi . komunikasi meliputi penyediaan pemahaman mengenai peran dan tanggung individu.
5.    Pengawasan . manajemen harus mengawasi pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian organisasi berfungsi sebagaimana dimaksudkan.
6.    Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
7.    Pengamanan aset(tujuan ini dimaksudkan dalam laporan, meskipun tidak ditempat dimana ketiga lainnya di cantumkan).

Sasaran pengendalaian internal di klasifikasikan seprti 4 jenis sasaran yaitu :
Sasaran pelaksanaan. Pada siklus pendapatan, pelaksanaan mengacu pada penyerahan barang atau jasa serta penerimaan dan penganganan kas.
Sasaran Sistem Informasi .
Sasaran Pelindung Aset .
Sasaran Kinerja .

Penentuan Risiko
Komponen penting pengendalian internal adalah penetuan risiko yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan.

Penentuan Risiko Pelaksanaan :  Siklus Pendapatan
Risiko pelaksanaan (execution risk) mencakup risiko tidak tepatnya pelaksanaan transaksi. Risiko umum ini menjadi titik awal untuk penentuan risiko.

Penentuan Risiko Pelaksanaan : Siklus Pemerolehan

Penelitian Risiko Sistem Informasi

Pencatatan Risiko
Pencatatan risiko (recording risk) menyatakan risiko yang tidak tangkap informasi kejadian secara akurat dalam sistem informasi organisasi.

Memperbarui Risiko
Pembaruan Risiko (update risk) adalah risiko bahwa field ringkasan dalam catatan induk tidak di perbaharui dengan tepat .

Memvisualisasikan risiko pencatatan dalam sistem informasi terkomputerisasi

Mengindentifikasi risiko pembaruan

Risiko dalam mencatat dan memperbarui informasi pada sistem buku besar
Salah satu risiko adalah bahwa akun buku besar salah di catat dan bahwa jumlah debit atau kredit bisa saja salah.

Risiko pengendalian
Evaluator harus memerhatikan cara-cara untuk mengendalikan risiko.perusahaan meminta bantuan akuntan,auditor eksternal,atau editor internal untuk mengevaluasi pengendalian dan meminta pendapat pengendalian tambahan jika di perlukan.

Aktivitas pengendalian
 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pengendalian arus kerja
1.pemisahan tugas
Pemisahan tugas antarragen internal merupakan konsep ini dalam mendesaign aktivitas pengendalian internal.biasanya, agar kecurangan terjadi ketika karyawan memerlukan akses ke aset maupun kemanapun untuk menyembunyikan kecurangan dalam record organisasi.
·       Pemesihan antara pelayan dan staff dapur .
·       Pemisahan antara pelayan dan kasir .








FLOWCHART

flowchart merupakan gambat atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta instruksinya. gambaran ini dinyatakan dengan simbol. dengan demikian simbol menggambarkan proses tertentu. sedangkan hubungan antara proses digambarkan dengan garis penghubung.

flowchart merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas.Jika ada penambahan proses maka dapat dilakukan lebih mudah.Setelah flowchart selesai disusun,selanjutnya programmer menerjemahkannya ke bentuk program dengan bahasa pemrograman.



DFD (Data Flow Diagram)

dfd adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari sistem,yang penggunananya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika,tersetruktur dan jelas. Dfd adalah alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis.



06. TUGAS_Smtr4
Sabtu, 06 April 2013 by Novia arsita in

WAWASAN NUSANTARA dan OTONOMI DAERAH


WAWASAN NUSANTARA adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
Aspek kewilayahan nusantara
Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.

 FUNGSI
  1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
  2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
  3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
  4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:
  • Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor,Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
  • Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
  • Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:
  1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
  2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
  3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
  1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
  2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan
  1. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
  2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;
  3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:
  1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;
  2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
  3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju

                id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara

Langganan: Postingan (Atom)