Siti Novia

Demokrat: Penolakan Kenaikan BBM Politis


Polhukam / Senin, 26 Maret 2012 09:46 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Maraknya demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai bernuansa politis. Bahkan terkesan provokatif dan keluar dari kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Demikian dinilai Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khoiron, Senin (26/3).

Menurut dia, rencana pemerintah menaikkan harga BBM semata-mata demi kepentingan perekonomian nasional. Kepentingan bangsa dan rakyat. "Perhitungan migas tak sesederhana yang sering disampaikan penolak kenaikan harga BBM, karena setiap keputusan terkait kebijakan itu pasti melalui proses bersama pemerintah dan DPR, dalam hal ini komisi VII DPR," ujar dia.

Ia menjelaskan, setiap kenaikan harga ICP sebesar US$1 per barel--asumsi kurs Rp9.000 per dollar--akan mengerek penerimaan Rp3,37 triliun. Tapi pemerintah juga harus menanggung beban subsidi sebesar Rp4,3 triliun. Artinya, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara harus menanggung beban tambahan Rp900 miliar kalau ICP naik US$1.

"Produksi minyak kita 900.000 barel per hari, sementara konsumsi BBM bersubsidi, termasuk minyak tanah di atas 40,2 juta kilo liter per tahun," jelas Herman.

Fakta menunjukkan, subsidi BBM dinikmati masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Perbedaan harga subsidi dengan nonsubsidi yang begitu besar dan harga di negara tetangga yang lebih tinggi mengakibatkan maraknya penyelundupan BBM. Tentu ini sangat merugikan negara.

Menurut Herman, harga bensin di Indonesia termasuk yang paling murah di kawasan Asia. Di Malaysia, tambah dia, bensin dijual Rp5.753 per liter. Thailand Rp12.453/liter, Filipina Rp 12.147, dan Singapura Rp15.695 per liter.

Lagi pula, jelas Herman, pemerintah tak cuma bisa mengerek harga, tapi juga memberi perlindungan sosial lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, program beasiswa, penambahan beras miskin bulan ke-14 sampai subsidi transportasi.

"Terkait BLSM, di negara-negara lain ada yg dinamakan cash transfer," jelas dia.

Herman berharap, sejumlah pihak tak melakukan provokatif. Soalnya kebutuhan masyarakat beragam. Masyarakat pun diminta jangan terhasut kepentingan politik tertentu.

"Mengukurnya bukan diri kita atau masyarakat yang sudah sukses, berpendidikan, dan mempunyai keahlian. Berfikirnya bahwa ini warga yang benar-benar membutuhkan uang cash, dan sudah barang tentu terkena dampak penyesuaian harga BBM ini," kata dia.(Andhini)




Sumber : http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/03/26/86278/Demokrat-Penolakan-Kenaikan-BBM-Politis