KEBOHONGAN PUBLIK DI ISTANA
Rasanya tidak salah bila dikatakan kebohongan publik sudah melekat pada sebagian penjabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perekonomian. Sejak pemerintah Orba sampai turunnya Soeharto, teknorkat yang berkuasa selalu mendengung-dengungkan anggaran belanja (APBN) berimbang, padalah defisit. Kini mereka berkelit dengan mengatakan yang dimaksud berimbang adalah penyajiannya dalam bentuk "T" account di mana sisi debet/pemasukan sama dengan sisi kredit/peneluaran.
Padahal kita tahu anggaran defisit, berimbang ataupun surplus dapat disajikan dalam bentuk "T" account ataupun "I" account, karena T ataupun I account hanyalah format/cara penyajian, tetapi tidak akan mengubah status ataupun penyebutan anggaran sebagai defisit, surplus, ataupun berimbang.
Kebohongan klaim anggaran berimbang ini mau tidak mau diikuti dengan kebohongan lain seperti utang luar negri disebut penerimaan pembangunan, kreditor disebut donor, dan utang dianggap sebagai tanda kepercayaan luar negri kepada indonesia. Untuk menutupi paket kebohongan ini setiap akhir tahun anggaran, Departemen Keuangan menyembunyikan sisa anggaran yang ada (agar nampak ternyata tidak benar-benar berimbang) dengan membuka rekening baru seakan-akan surplus itu tidak ada (sudah dibelanjakan).
Rekening liar Departemen keuangan ini sekarang berjumlah 277 rekaning.belum lagi yang dimiliki oleh selain Departemen keuangan.kehadiran Udang-UndangPNBP(penerimaan negara bukan pajak) tahun 1997 ternyata tidak mampu menertibkan rekening-rekening liar ini. Dkatakan liar sebab seingat saya dulu tidak di laporkan ke DPR. bahkan peresiden sendiri tidak tahu.baru akhir-akhir ini setelah terungkap oleh BPK.penjabat sebanarnya tahu dan bertanggungjawab berpura-pura kaget dan berjanji akan menertibkan rekning-rekening misterius ini.
Kebohongan publik yang lain adalah keetika pemerintah 19 Oktober 2005. Di Istana Negara memberikan NPWP yang ke 10 juta pada seorang guru SMP Negri di Jakarta. Kini hampir 1 tahun kemudian Dirjen Pjak yang baru menyatakan NPWP baru 3,6 juta. Ketika saya menghadiri acara di Istana Negara, menkeu saat itu dengan meyakinkan kira-kira mengatakan "saya telah mengecek sendiri dan membawa data 10 juta NPWP ini ke Istana agar tidak ada yang meragukan kebenarannya".
Seorang mantan Menkeu senior bertanya pada saya tentang acara di Istana tersebut, dan saya tegas menjawab itulah kebohongan publik yang paling keterlaluan dan melakukan dengan menyalahgunakan Istana Negara dan Presiden. Sang senior tertawa dan membenarkan saya sambil mengatakan iyulah sebabnya dia tidak mau datang mrnghadiri acara "bodoh" tersebut. Tentu banyak lagi kebohongan-kebohongan ekonomi lainnya yang tidak cukup ruang untuk ditulisdisini.
SUMBER : Adhie M. Massardi, Bambang Soesatyo Mayjen TNI (Purn.) Saurip Kadi, dkk.